JENIS DAN BENTUK KOPERASI

JENIS KOPERASI

1.      Menurut PP No. 60/1959 :

a.       Koperasi Desa

b.      Koperasi Pertanian

c.       Koperasi Peternakan

d.      Koperasi Industri

e.       Koperasi Simpan Pinjam

f.       Koperasi Perikanan

g.      Koperasi Konsumsi

2.      Menurut Teori Klasik :

a.       Koperasi Pemakaian

b.      Koperasi Penghasilan atau Produksi

c.       Koperasi Simpan Pinjam

Ketentuan Penjenisan Koperasi Sesuai UU No. 12/1967

1.       Penjenisan koperasi didasarkan pada kebutuhan dari dan untuk efisiensi suatu golongan dalam masyarakat yang homogen karena kesamaan aktivitas atau kepentingan ekonominya guna mencapai tujuan bersama anggota-anggotanya.

2.       Untuk maksud efisiensi dan ketertiban, guna kepentingan dan perkembangan Koperasi Indonesia, di tiap daerah kerja hanya terdapat satu Koperasi yang sejenis dan setingkat.

Jenis Koperasi Menurut PP 16 Tahun 1992

1.          Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Kredit

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1, bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Keanggotaan koperasi simpan pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggota karyawan.

2.         Koperasi Konsumen

Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan koperasi konsumen atau pendiri koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat misal : Kelompok PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantren, Pemuda dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah. Di samping itu Koperasi Konsumen membeli barang-barang konsumen dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan anggota.

Koperasi Konsumen menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota dan di samping pelayanan untuk anggota, Koperasi Konsumsi juga boleh melayani umum.

3.       Koperasi Produsen

Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, misalnya :

1. Koperasi Kerajinan Industri Kecil, anggotanya para pengrajin.
2. Koperasi Perkebunan, anggotanya produsen perkebunan rakyat.
3.  Koperasi Produksi Peternakan, anggotanya para peternak.

4.         Koperasi Pemasaran

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang, misal :

1. Koperasi Pemasaran ternak sapi, anggotanya adalah pedagang sapi.
2. Koperasi Pemasaran elektronik, anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik.
3. Koperasi Pemasaran alat-alat tulis kantor, anggotanya adalah pedagang barang-barang alat tulis kantor.

5.       Koperasi Jasa

Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa koperasi jasa antara lain :

1. Koperasi Angkutan, memberikan jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang.
2.  Koperasi Perumahan, memberikan jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah.

c.       Koperasi Asuransi, memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota Koperasi Asuransi adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa asuransi.

BENTUK KOPERASI

1.      Koperasi sesuai PP No. 60 Tahun 1959

Terdapat 4 bentuk Koperasi yaitu :

a.       Koperasi Primer

b.      Koperasi Pusat

c.       Koperasi Gabungan

d.      Koperasi Induk

Dalam hal ini, bentuk Koperasi masih dikaitkan dengan pembagian wilayah administrasi.

2.      Bentuk Koperasi Administrasi Pertahanan PP 60 Tahun 1959

a.    Di tiap desa ditumbuhkan Koperasi Desa

b.    Di tiap Daerah Tingkat II ditumbuhkan Pusat Koperasi

c.    Di tiap Daerah Tingkat I ditumbuhkan Gabungan Koperasi

d.   Di Ibu Kota ditumbuhkan Induk Koperasi

3.       Koperasi Primer dan Sekunder

a.       Koperasi Primer

Merupakan Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari orang seorang dengan jumlah anggota minimal 20 orang, yang mempunyai kesamaan aktivitas, kepentingan, tujuan dan kebutuhan ekonomi.

b.      Koperasi Sekunder

Merupakan Koperasi yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi yang berbadan hukum baik primer mauoun sekunder. Dengan mengambil contoh bentuk koperasi yang dikenal sekarang, berarti pusat koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga koperasi primer. Koperasi gabungan didirikan sekurang-kurangnya tiga pusat koperasi, dan induk koperasi didirikan oleh sekurang-kurangnya tiga gabungan koperasi.

Organisasi Koperasi Primer, Sekunder, dan Tertier

a.       Organisasi-organisasi Koperasi Primer yang bertugas meningkatkan kepentingan usaha ekonomi para anggota perorangan, membentuk organisasi koperasi di tingkat regional yang disebut organisasi koperasi sekunder.

b.      Organisasi Koperasi sekunder bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya yaitu organisasi-organisasi koperasi primer.

c.       Organisasi tertier yang melayani para anggotanya di tingkat sekunder, yaitu organisasi-organisasi sekunder.

Pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga koperasi sekunder dan tertier adalah sebagai berikut :

a.       Pelayanan yang bersifat ekonomis atau bisnis langsung (bank-bank koperasi, lembaga-lembaga bisnis).

b.      Pelayanan lain, seperti jasa-jasa konsultasi, auditing, pendidikan, dan latihan.

SUMBER : http://emilyaumil.blogspot.co.id/2015/01/jenis-dan-bentuk-koperasi.html

   https://natariadaeli.wordpress.com/2013/01/06/jenis-dan-bentuk-koperasi/

TUJUAN & FUNGSI KOPERASI

TUJUAN KOPERASI 

Tujuan utama Koperasi Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota.

Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

 “Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.”(SAK,1996:27.1)

Tujuan dan Nilai Koperasi

1.Memaksimumkan keuntugan (Maximize profit)

2.Memaksimumkan nilai perusahaan (Maximize the value of the firm)

3.Memaksimumkan biaya (minimize profit)

Fungsi Koperasi

Fungsi Koperasi sendiri adalah sebagai berikut:

- Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian indonesia

- Sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi indonesia

- Untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara indonesi

- Memperkokoh perekonomian rakyat indonesia dengan jalan pembinaan koperasi

Sedangkan Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi:

§  Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

§  Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

§  Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya

§  Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

“Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut, secara aktif memperbaiki kehidupannya dan kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Oleh karena itu, anggota dalam koperasi, bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.” (SAK,1996:27.1)

Sumber : http://ulfa-ekonomikoperasi.blogspot.co.id/2012/11/tujuan-dan-fungsi-koperasi.html

https://getnewidea.wordpress.com/2013/10/29/tujuan-dan-fungsi-koperasi/

PERMODALAN KOPERASI

Arti Modal Koperasi

Pengertian modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal koperasi ini bisa berasal dari modal sendiri maupun pinjaman anggota ataupun lembaga, maupun surat-surat hutang. 

Modal terdiri dari 2 yaitu modal jangka panjang (Fasilitas Fisik) dan modal jangka pendek (Kegiatan Operasional).

 Sumber - Sumber Modal Koperasi

1.      Modal Dasar
Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada.

2.      Modal Sendiri

      Modal sendiri terdiri dari:

a)      Simpanan Pokok

        Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi.

b)      Simpanan Wajib

         Konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan, arena itu akumulasi simpanan wajib para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi.

c)      Dana Cadangan

           Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepad anggoya; tujuannya adalah untuk memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha.

d)     Hibah

      Hibah adalah bantuan, sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak mengharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk apapun. Siapa pun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti itu; untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantung dengan pemberi hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prisnsip dan asas koperasi.

3.    Modal Pinjaman

     Modal pinjaman terdiri dari:

a)      Pinjaman dari Anggota

           Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dari nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota.

b)      Pinjaman dari Koperasi Lain

             Pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit; tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.

c)      Pinjaman dari Lembaga Keuangan

            Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat khususnya usaha koperasi.

d)     Obligasi dan Surat Utang

              Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.

e)      Sumber Keuangan Lain

              Semua sumber keuangan, kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal.

 Cadangan Koperasi

1.      Distribusi Cadangan Koperasi

Cadangan menurut UU No. 25/1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai Anggaran Dasar yang menunjuk pada UU No. 12/1967 menentukan bahwa25 % dari SHU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk Cadangan , sedangkan SHU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60 % disisihkan untuk Cadangan. Banyak sekali manfaat distribusi cadangan, seperti contoh di bawah ini:

·         Memenuhi kewajiban tertentu

·         Meningkatkan jumlah operating capital koperasi

·         Sebagai jaminan untuk kemungkinan kemungkinan rugi di kemudian hari

·         Perluasan usaha

·         Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

2.      Pengertian SHU

Menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 25/1992, adalah sebagai berikut :

a.   Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

b.    SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

c.       Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

d.      Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Anggota sesuai dengan AD/ART Koperasi.

e.   Besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

f.       Semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima.

3.      Dasar SHU

Beberapa informasi dasar dalam penghitungan SHU anggota diketahui sebagai berikut:

a.       SHU Total Koperasi pada satu tahun buku

b.      Bagian (persentase) SHU anggota

c.       Total simpanan seluruh anggota

d.      Total seluruh transaksi usaha (volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota.

e.       Jumlah simpanan per anggota

f.       Omzet atau volume usaha per anggota

g.      Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota

h.      Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota

4.      Istilah-istilah Informasi dasar :

a.  SHU Total adalah SHU yang terdapat pada neraca atau laporan laba-rugi koperasi setelah pajak (profit after tax)

b.    Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya.

c.    Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.

d.   Omzet atau volume usaha adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang dan atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan.

e.     Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa modal anggota

f.   Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota adalah SHU yang diambil dari SHU bagian anggota, yang ditujukan untuk jasa transaksi anggota.

                                             

5.      Rumus Pembagian SHU

a.     Menurut UU No. 25/1992 pasal 5 ayat 1 mengatakan bahwa “Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan”.

b.      Di dalam AD/ART koperasi telah ditentukan pembagian SHU sebagai berikut: Cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dana sosial 5%, dana pembangunan lingkungan 5%.

c.       Tidak semua komponen di atas harus diadopsi dalam membagi SHU-nya. Hal ini tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

d.      SHU Per anggota

SHU_A = JUA + JMA

Di mana :  

SHU_A   =  Sisa Hasil Usaha Anggota

                        JUA     =  Jasa Usaha Anggota

                         JMA    =  Jasa Modal Anggota   

e.       SHU per anggota dengan model matematika 

SHU _Pa =   V_A      x  JUA  x   S_a    x  JMA
                  VUK                 TMS

      Dimana :

SHU _Pa  =Sisa Hasil Usaha per Anggota

JUA      = Jasa Usaha Anggota

JMA     = Jasa Modal Anggota

VA       = Volume usaha Anggota (total transaksi anggota)

UK       = Volume usaha total koperasi (total transaksi Koperasi)

Sa        = Jumlah simpanan anggota

TMS    =Modal sendiri total (simpanan anggota total)

6.      Prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi

a.       SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota

Pada umumnya SHU yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan SHU yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila SHU yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.

Pada koperasi yang pengelolaan dan pembukuannya sydah bai, pada umumnya terdapat pemisahan sumber SHU yang asalnya dari non-anggota. Oleh karena itu, langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian SHU adalah melakukan pemisahan antara yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non-anggota.

b.   SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

SHU yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan  proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.

Dari SHU bagian anggota koperasi, harus ditetapkan beberapa persentase untuk jasa modal, misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% berarti digunakan untuk jasa usaha. Sebenarnya belum ada formula yang baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur pemodalan koperasi itu sendiri.

Apabila total modal sendiri yang dimiliki koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan-simpanan anggota (bukan dari donasi ataupun dana cadangan), maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi dari angka 50%. Hal ini harus diperhatikan untuk tetap menjaga karakter yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan.

c.       Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan.

Proses perhitungan SHU per-anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang dapat timbul antar sesama anggota koperasi.

d.      SHU anggota dibayar secara tunai.

SHU yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Sumber : http://vanniiandiani.blogspot.co.id/2014/12/permodalan-koperasi.html

PEMBANGUNAN KOPERASI DI NEGARA 

BERKEMBANG

Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang saat ini, juga ikut membangun atau mengembangkan Koperasi. Koperasi sendiri di Indonesia diartikan sebagai suatu organisasi yang berazaskan kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat dilingkungannya. Pembangunan koperasi di Indonesia saat ini sudah sangat cepat. Hal ini terbukti dengan masuknya koperasi di lingkungan - lingkungan sekolah dan pedesaan.

1. Pembangunan Koperasi di Indonesia

   Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (barat) dan negara berkembang memang sangat bervariasi . Di barat koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh, kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

   Di negara berkembang seperti Indonesia, koperasi dirasa perlu dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (self help).

2. Kendala yang Dihadapi

Ada tiga hambatan eksternal utama yang dapat mempengaruhi perkembangan koperasi , yakni sebagai berikut :

1.     Keterlibatan pemerintah yang berlebihan (yang sering kali karena desakan pihak donor).

2.     Terlalu banyak yang diharapkan dari koperasi atau terlalu banyak fungsi yang dibebankan kepada koperasi melebihi fungsi atau tujuan koperasi sebenarnya.

3.     Kondisi yang tidak kondusif, seperti distorsi pasar, kebijakan ekonomi seperti misalnya kebijakan proteksi yang anti-pertanian, dan sebagainya.

4.     Kurangnya kerjasama pada bidang ekonomi dari masyarakat kota sehingga koperasi semakin terkucilkan

     

 Sedangkan, hambatan internal adalah :

1.     Termasuk keterbatasan anggota atau partisipasi anggota

2.     Kinerja anggotanya yang kurang berkompeten

3.     Perbedaan antara kepentingan individu dan kolektif

4.     Lemahnya manajemen koperasi

5.     Rendahnya tingkat kecerdasan rakyat Indonesia

6.     Kurangnya dedikasi pengurus terhadap kelangsungan hidup koperasi

7.      Kurangnya Modal Kerja

     

Selain itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan sulitnya perkembangan Koperasi di Indonesia,antara lain :

     a)  Image koperasi sebagai ekonomi kelas dua masih tertanam dalam benak orang – orang Indonesia sehingga, menjadi sedikit penghambat dalam pengembangan koperasi menjadi unit ekonomi yang lebih besar ,maju dan punya daya saing dengan perusahaan – perusahaan besar.

     b)  Perkembangan koperasi di Indonesia yang dimulai dari atas (bottom up) tetapi dari atas (top down) ,artinya koperasi berkembang di indonesia bukan dari kesadaran masyarakat, tetapi muncul dari dukungan pemerintah yang disosialisasikan ke bawah.Dalam hal ini seharusnya, pemerintah bekerja double selain mendukung juga harus mensosialisasikanya dulu ke bawah sehingga rakyat menjadi mengerti akan manfaat dan tujuan dari koperasi.

     c)    Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah, ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Masyarakat yang menjadi anggota hanya sebatas tahu koperasi itu hanya untuk melayani konsumen seperti biasa, baik untuk barang konsumsi atau pinjaman. Artinya masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri, baik dari sistem permodalan maupun sistem kepemilikanya. Keadaan seperti ini tentu sangat rentan terhadap penyelewengan dana oleh pengurus, karena tanpa partisipasi anggota tidak ada kontrol dari anggota nya sendiri terhadap pengurus.

     d)   Manajemen koperasi yang belum profesional, ini banyak terjadi di koperasi koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

     e)    Pemerintah terlalu memanjakan koperasi, ini juga menjadi alasan kuat mengapa koperasi Indonesia tidak mengalami kemajuan. Selain merugikan pemerintah bantuan seperti ini pula akan menjadikan koperasi tidak bisa bersaing karena terus terusan menjadi benalu negara. Seharusnya pemerintah mengucurkan bantuan dengan sistem pengawasan yang baik, walaupun bentuk dananya hibah yang tidak perlu dikembalikan. Dengan pengawasan dan bantuan akan membantu koperasi menjadi lebih profesional, mandiri dan mampu bersaing.

     f)    Prinsip koperasi Rochdale bagian kerjasama dan sukarela serta terbuka , tidak dijalankan dengan baik di Indonesia, karena koperasi Indonesia bersifat tertutup dan terjadi pengkotak kotakan. Keanggotaan koperasi hanya berlaku untuk yang seprofesi saja dan menyebabkan pergerakan koperasi tidak maksimal, walaupun sudah di bentuk koperasi sekunder tetapi belum mampu menyatukan kerja sama antar koperasi yang berbeda beda jenis.

3. Kunci Pembangunan Koperasi

   Dekan Fakultas Administrasi Bisnis Universitas Nebraska, Lincoln, US, Gaay Schwediman, berpendapat bahwa untuk kemajuan koperasi maka manajemen tradisional pada koperasi perlu diganti dengan manajemen koperasi yang modern yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1.     Semua anggota diperlakukan secara adil,

2.     Didukung administrasi yang canggih,

3.     Koperasi yang kecil dan lemah dapat bergabung (merjer) agar menjadi koperasi yang lebih kuat dan sehat,

4.     Pembuatan kebijakan dipusatkan pada sentra-sentra yang layak,

5.     Petugas pemasaran koperasi harus bersifat agresif dengan menjemput pembeli bukan hanya menunggu pembeli,

6.     Kebijakan penerimaan pegawai didasarkan atas kebutuhan, yaitu yang terbaik untuk kepentingan koperasi,

7.     Manajer selalu memperhatikan fungsi perencanaan dan masalah yang strategis,

8.     Memprioritaskan keuntungan tanpa mengabaikan pelayanan yang baik kepada anggota dan pelanggan lainnya,

9.     Perhatian manajemen pada faktor persaingan eksternal harus seimbang dengan masalah internal dan harus selalu melakukan konsultasi dengan pengurus dan pengawas,

10. Keputusan usaha dibuat berdasarkan keyakinan untuk memperhatikan kelangsungan organisasi dalam jangka panjang,

11.  Selalu memikirkan pembinaan dan promosi karyawan,

12.    Pendidikan anggota menjadi salah satu program yang rutin untuk dilaksanakan.

Kesimpulan: Jadi saat ini pembangunan koperasi di negara berkembang seperti Indonesia sudah mulai berkembang,tetapi harus lebih ditingkatkan lagi supaya menjadi koperasi yang bisa berskala besar,dapat berfungsi untuk menjadikan anggota dan masyarakat lingkungan sekitar menjadi sejahtera dan dapat membantu masyarakat di negara berkembang..

Sumber : 

http://sariprasetyoo.blogspot.co.id/2015/01/pembangunan-koperasi-di-negara.html

http://probomaejar.blogspot.co.id/2014/11/pembangunan-koperasi-di-negara.html

Q10 Perekonomian Indonesia

1. Apa yang anda ketahui tentang perekonomian Indonesia?jelaskan

Jawaban : Perekonomian Indonesia :  Perekonomian yang dijalankan oleh bangsa Indonesia saat ini sesuai sistem ekonomi yang sedang berlaku. Setiap negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda satu terhadap yang lain karena berhubungan dengan falsafah dan ideologi negara. Indonesia pun demikian, pernah mengalami perubahan dalam sistem ekonomi karena adanya pengaruh­pengaruh yang berkaitan dengan ideologi dan falsafah negara. Sistem ekonomi liberal pernah dianut oleh Indonesia sebelum pengaruh komunisme mengubahnya ke sistem ekonomi sosialis.

2. Jelaskan masalah yang menjadi tantangan perekonomian Indonesia dimasa yang akan datang!

Jawaban : Salah satu tantangan yang menanti di depan mata adalah risiko turbulensi di pasar keuangan global, yang dapat dipicu oleh kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, the Fed fund rate.Kenaikan suku bunga di Amerika Serikat, sekecil apapun, akan mengubah keseluruhan konstelasi geo-moneter. Penilaian ulang terhadap risiko investasi dan valuasi aset finansial di pasar global yang akan mengikuti kenaikan the Fed fund rate, dapat memicu pergeseran penempatan investasi portofolio lintas negara.Sebagai akibatnya, likuiditas dolar AS dapat mengetat, terutama di negara-negara dengan fundamental ekonomi yang lemah. Bagi Indonesia, normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat dapat berimplikasi pada berkurangnya aliran modal masuk, yang selama ini telah memberi manfaat bagi pembiayaan fiskal dan defisit neraca transaksi berjalan.

Selain itu, kerentanan-kerentanan tambahan di tingkat mikro. Pertama adalah tingkat utang luar negeri korporasi yang semakin membesar, namun sebagian besarnya belum terlindung dari risiko gejolak kurs.Kedua adalah adanya akumulasi modal portofolio oleh investor luar negeri pada obligasi negara yang sudah sangat besar, dan ini dapat dengan mudah mengalir keluar serta memicu gejolak kurs ketika terjadi guncangan dari eksternal. 

3. Sebutkan 6 indikator pengelolaan Utang RI membaik versi pemerintah!

Jawaban :

 1)  utang nominal bertambah tapi PDB naik tajam sehingga rasio utang/PDB turun tajam terutama sejak 2005

2)  tambahan pinjaman luar negeri netto negatif sejak 2005, artinya Indonesia membayar pinjaman luar negeri jauh lebih besar dari penarikan pinjaman baru.

3) utang yang bertambah (nominalnya) adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SUN & Sukuk) rupiah yang diterbitkan di dalam negeri agar dapat mengurangi pinjaman luar negeri sekaligus mendorong pengembangan pasar modal.

4) rezim sebelum Pemerintahan saat ini mengandalkan penjualan aset negara melalui privatisasi dan penjualan aset bank reka

5) dalam sejarah kredit rating RI, selama rezim sebelum SBY pernah mengalami 'SELECTIVE                DEFAULT' 2 kali. Rahmat menjelaskan, artinya perekonomian tidak bisa bayar utang.

6)BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas bagian anggaran pengelolaan utang

4.  Jelaskan pembangunan berwawasan nusantara!

Jawaban : Wawasan adalah pandangan hidup suatu bangsa yang dibentuk oleh kondisi lingkungannya. Kondisi lingkungan hidup bangsa Indonesia adalah pulau atau kepulauan yang terletak di antara samudera pasifik dan atlantik, di antara benua Asutralia dan Asia (Nusantara).

Pembangunan berwawasan nusantara sebenarnya tidak lain adalah pembangunan yang berwawasan ruang. Pembangunan berwawasan ruang (ekonomi regonal) tersirat dalam argumentasi Myrdall dan Hirschman, yang mengemukakan sebab-sebab daerah miskin kurang mampu berkembang secepat seperti yang terjadi di daerah yang lebih kaya (Suroso, 1994)

5. Men gapa sektor industri dapat berkembang pesat di indonesia?

Jawaban : Karena beberapa faktor berikut :

1.       Pertumbuhan industri atau sektor terbesar yang tengah mengalami perlambatan dan berada pada tingkat yang sangat rendah.

2.       Perluasan kesempatan kerja yang tidak dimotori oleh sektor industri.

3.       Sektor industri sudah berada dalam kondisi kritis, melempar tenaga kerja formal ke sektor informal.

4.       Penyerapan tenaga kerja dalam sektor jasa tidak tertampung di sektor informal.

5.       Seharusnya sektor pertanian mengurangi jumlah tenaga kerjanya dan menyerap lebih banyak tenaga kerja informal.

6.       Kenaikan upah riil umumnya terjadi cukup pesat pada sektor pertambangan. Jadi, dari segi upah, sektor ini tidak akan bermasalah.

7.       Perkembangan upah dalam sektor industri mengalami peningkatan secara nominal, namun prosesnya masih berlangsung dengan lambat.

6. Sebutkan ciri utama perekonomian Indonesia!

Jawaban              : Ciri Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem Ekonomi Pancasila memiliki empat ciri yang menonjol, yaitu :

1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / hasil bumi, dan lain sebagainya.

2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung.

3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat.

4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas kekeluargaan antar sesama manusia.

7. Sebutkan Faktor-faktor penyebab krisis di Indonesia tahun 1998!

Jawaban      :

1.       Stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek yang telah menciptakan “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

2.       Pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap hutang yang dibuat oleh sector swasta Indonesia. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.

3.       Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

4.       Tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

5.        Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

6.        Miss government.

7.        Faktor utama yang menyebabkan krisis moneter tahun 1998 yaitu faktor politik. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bercampur kepanikan politik luar biasa saat rezim Soeharto hendak tumbang. Begitu sulitnya merobohkan bangunan rezim Soeharto sehingga harus disertai pengorbanan besar berupa kekacauan (chaos) yang mengakibatkan pemilik modal dan investor kabur dari Indonesia. Pelarian modal besar-besaran (flight for safety) karena kepanikan politik ini praktis lebih dahsyat daripada pelarian modal yang dipicu oleh pertimbangan ekonomi semata (flight for quality). Karena itu, rupiah merosot amat drastis dari level semula Rp 2.300 per dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level terburuk Rp17.000 per dollar AS (Januari 1998).

8. Banyaknya utang dalam valas, proyek jangka panjang yang dibiayai dengan utang jangka pendek, proyek berpenghasilan rupiah dibiayai valas, pengambilan kredit perbankan yang jauh melebihi nilai proyeknya, APBN defisit yang tidak efisien dan efektif, devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri, perbankan yang kurang sehat, jumlah orang miskin dan pengangguran yang relative masih besar, dan seterusnya.

9. Krisis moneter dimulai dari gejala/kejutan keuangan pada juli 1997, menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap valas, diukur dengan dolar Amerika Serikat yang merupakan pencetus/trigger point. Meskipun tidak ada depresiasi tajam baht(mata uang Thailan), Krismon tetap akan terjadi di Negara tercinta ini. Kenapa? karena gejolak sosial dan politik Indonesia yang memanas. Oleh karena itu penyebab krismon 98 bisa dikatakan campuran dari unsur-unsur eksternal dan domestik(J. Soedrajad Djiwandono).

10. Diabaikannya early warning system merupakan penyebab mengapa krismon 97 melanda Inonesia. Adapun early system warningnya adalah: meningkatnya secara tajam deficit transaksi berjalan sehingga pada saat terjadinya krisis, defisit transaksi berjalan Inonesia sebesar 32.5% dari PDB. Utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang tinggi. Boomingnya sektor properti dan financial yang mengabaikan kebijakan kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan diperuntukan untuk membiayai proyek-proyek besar yang disponsori pemerintah dan tidak semua proyek besar itu visibel. Tata kelola yang buruk(bad governence) dan tingkat transpalasi yang rendah baik sektor publik maupun swasta(Marie Muhamad).

11. Argument bahwa pasar financial internasional tidak stabil secara inheren yang kemudian mengakibatkan buble ekonomi dan cenderung bergerak liar. Bahkan sejak tahun 1990-an pasar financial lebih tidak stabil lagi. Hal ini dikarenakan tindakan perbankan negara-negara maju menurunkan suku bunga mereka. Sehingga mendorong dana-dana masuk pasar global. Maka pada tahun 1990-an dana asing melonjak dari $9 Miliar menjadi lebih dari $240 Miliar.

12. Kegagalan manajemen makro ekonomi tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku dan kebijakan fiskal yang longgar, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efectif riil, deficit neraca pembayaran dan pelarian modal.

13. Kelemahan sector financial yang over gradueted, but under regulete dan masalah moral hazar.

14. Semakin membesarnya cronycapitalism dan sistem politik yang otoriter dan sentralistik(M. Fadhil Hasan). Jika diartikan secara ekonomis teknis, krisis bisa disebut sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi yang menjadi merosot. Dan penyebabnya jika ditinjau dari teori konjungtur, ada dua karakteristik krisis 1). krisis disebabkan tidak sepadannya kenaikan konsumsi ketimbang kenaikan kapasitas produksi atau underconsumption crisis. 2). Krisis disebabkan terlampau besarnya investasi yang dipicu modal asing karena tabungan nasional sudah lebih dari habis untuk berinvestasi. Krisis seperti ini disebut overinvestment, dan ini yang terjadi di Indonesia(Kwik Kian Gie). Begitulah beberapa penyebab krismon 98 di Indonesia, yang dampaknya masih terasa sampai sekarang.

8. Tuliskan kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis!

Jawaban              : 1. Kebijaksanaan Ekonomi Makro

Kebijaksanaan ekonomi makro yang telah dilaksanakan pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing adalah melalui kebijaksanaan moneter yang ketat disertai anggaran berimbang, dengan membatasi deficit anggaran sampai pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan dana dari luar negeri.

2.kebijakan ekonomi mikro

Kebijaksanaan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah, ditujukan, antara lain:

a. program  penyediaan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,

b. sistem perbankan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan lembaga perbankan;

c. merestrukturisasi hutang luar negeri;

d. mereformasi struktural di sektor riil; dan

e. mendorong ekspor

9. Mengapa saat ini Indonesia sedang giat membangun infrastruktur di Indonesia bagian timur?

Jawaban      : Karena ketidaktersediaan infrastruktur khususnya minyak, gas bumi dan kelistrikan membuat serapan domestik terhadap sumber daya alam yang ada tidak maksimal, sehingga dengan terpaksa di ekspor ke luar negeri. Saat ini yang tersedia hanya di Sumatera, Jawa dan Kalimantan. di wilayah timur rada kosong. Indonesia memiliki cadangan gas yang tersebar dibeberapa wilayah namun belum termanfaat karena terbatasnya infrastruktur yang ada, infrastruktur yang menghubungkan antara pusat penghasil dengan pusat pengguna. Infrastruktur gas hanya ada  di Sumatera, Jawa dan sebagian Kalimantan yang lain sama sekali tidak ada infrastruktur gasnya ini juga tantangan kita. Selain sektor minyak dan gas bumi, sektor lain yang masih membutuhkan infrastruktur adalah kelistrikan.

10. “Mendapatkan keuntungan/laba maksimal dengan biaya/usaha maksimal dengan biaya/usaha minimal”. Menurut anda,pernyataan ini benar atau salah?jika benar kenapa? Jika tidak,apa yang harus dilakukan?

Jawaban              : Tidak, karena misalnya bahan baku apapun yang di beli dengan harga murah/rendah bisa di pastikan kualitasnya juga rendah dan bahan yang berkualitas rendah akan menghasilkan produk yang rendah dan  akan menghasilkan laba yang sangat rendah juga. Produk yang berkualitas rendahan bisa memang menghasilkan laba yang besar jika konsumennya masih terlena dengan fisik produk tersebut tanpa mengetahui kualitasnya.

Dan prinsip ekonomi yang benar yang harus dilakukan, adalah :

1)      Dengan modal sekecil kecilnya untuk mendapatkan hasil tertentu. Contohnya, Saat seseorang sedang mencari sepeda motor tertentu dengan merk tertentu dan type tertentu, orang tersebut akan bertanya di beberapa dealer dengan  mencari harga termurah dan membeli dari dealer yang harganya lebih murah.

2)      Dengan Modal tertentu untuk mendapatkan hasil sebesar besarnya. Contohnya, Saat seseorang mempunyai anggaran uang Rp 15 juta untuk membeli sepeda motor (modal tertentu) dan belum menentukan sepeda motor apa yang akan dibeli, tentu orang tersebut akan mencari sepeda motor dengan harga tersebut, dan membanding-bandingkan merek, type, baru atau bekas sepeda motor yang seharga Rp 15 juta . Tentu orang tersebut akan memilih sepeda motor dengan harga yang dianggap paling bagus dengan kualitas yang sebanding.

Sumber : 

http://www.bimbie.com/pengertian-perekonomian-indonesia.htm

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2014/11/20/321620/ini-dia-tantangan-ekonomi-indonesia-di-masa-depan

http://anhywardani.blogspot.com/2013/01/20-soal-perekonomian-indonesia.html

http://ade-artikel.blogspot.com/2010/03/sebab-sebab-terjadinya-krisis-ekonomi.html

http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/7463-2016-pembangunan-infrastruktur-energi-secara-masif-dimulai.html

http://www.mfajarriani.blogspot.com/